SURABAYA, jejakhukum.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keadilan dan kemakmuran rakyat bukan sekadar janji politik, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan tanpa kompromi. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa mandat yang ia terima adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Ia memandang tugas tersebut sebagai tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia berarti melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saya menerima tugas dan mandat tersebut,” ujar Prabowo di hadapan ribuan jemaah yang memadati stadion.
Presiden menggarisbawahi bahwa kemakmuran hanya bisa tercapai jika kekayaan negara dikelola dengan integritas tinggi. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak rakyat.
Secara spesifik, Prabowo memberikan peringatan keras terhadap para pelaku penyelewengan kekayaan negara.
“Pemerintah tidak akan ragu untuk melawan korupsi, penipuan, manipulasi, dan segala bentuk perampasan kekayaan rakyat. Saya tidak akan mundur setapak pun,” tegasnya.
Selain isu penegakan hukum, Presiden memaparkan sejumlah langkah konkret di sektor agraria dan pangan. Ia mengklaim cadangan beras nasional saat ini berada pada titik tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.
Untuk mendorong visi negara maju, pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial. Prabowo menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya dilakukan melalui bantuan langsung, tetapi juga lewat penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi.
“Kita ingin menjadi negara maju yang seluruh rakyatnya menikmati kemajuan dan kehidupan yang layak,” tandasnya.
Beberapa program strategis yang menjadi fokus pemerintah saat ini meliputi program makan bergizi gratis, penciptaan lapangan kerja secara masif, industrialisasi nasional, hingga penyediaan jutaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sumber : (BPMI Setpres)
